Tugas 2 Etika & Profesionalisme TSI

1. Jelaskan perbandingan cyberlaw, computer act Malaysia, council of Europe convention on cyber crime?

Cyberlaw

Aturan yang di buat oleh suatu negara di bidang IT dan  hanya berlalu di negara tersebut.

Computer Crime Act Malaysia

Aturan yang berlaku di Malaysia di bidang IT.

Council of Europe Convension on Cybercrime

Organisasi dunia yang bertujuan melindungi kejahatan di bidang IT.

Jadi kesimpulan ketiganya bertujuan sama hanya berbanding perbedaan cakupan wilayah yang dilindungi.

2. Jelaskan ruang lingkup UU no. 19 tentang hak cipta dan prosedur pendaftaran HAKI?

Prosedur pendaftaran HAKI, untuk pengajuan HAKI ada tiga cara :

1. Langsung datang ke kantor direktorat jenderal hak kekayaan intelektual

2. Melalui kantor HAM

3. Dan melalui kuasa hukum yang terdaftar

Berikut syarat untuk pengajuan :

1. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;

2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;

3. Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;

4. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;

5. Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;

6. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

7. Bukti pembayaran biaya permohonan.

3. Jelaskan tentang UU no. 36 tentang telekomunikasi dan keterbatasan UU telekomunikasi dalam mengatur penggunaan teknologi informasi?

UU no. 36 tentang komunikasi menjelaskan tentang aturan yang berada dalam bidang telekomunikasi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi. mencakup tentang asas & tujuan telekomunikasi, hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna telekomunikasi, penomoran, interkoneksi, tarif, dan perangkat telekomuniasi, juga ketentuan pidana dan sanksi.

Keterbatasan UU dalam mengatur pengguna informasi pada UU no. 36 tidak ada batasan jelas didalamnya, namun karena kebebasan ini kita harus berhati hati pada cyberlaw, oleh karena itu mungkin dibuat UU ITE pada negara ini.

4. Jelaskan pokok-pokok pikiran dan implikasi pemberlakuan UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) peraturan lain yang terkait (peraturan Bank Indonesia tentang internet banking)?

Hal-hal tersebut terdapat dalam pasal – pasal di bawah ini :

- Pasal 8 Pengakuan Informasi Elektronik

- Pasal 9 Bentuk Tertulis

- Pasal 10 Tanda tangan

- Pasal 11 Bentuk Asli & Salinan

- Pasal 12 Catatan Elektronik

- Pasal 13 Pernyataan dan Pengumuman Elektronik

TRANSAKSI ELEKTRONIK terdapat dalam Pasal-pasal berikut ini :

- Pasal 14 Pembentukan Kontrak

- Pasal 15 Pengiriman dan Penerimaan Pesan

- Pasal 16 Syarat Transaksi

referensi

http://galih-febrianto1.blogspot.co.id/2017/04/tugas-2-etika-profesionalisme-tsi.html

http://febriyanti90.blogspot.co.id/2012/06/implikasi-pemberlakuan-ruu-ite.html

https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/

http://boimzenji.blogspot.co.id/2013/04/ruang-lingkup-undang-undang-tentang-hak.html

https://dekranas.id/tata-cara-pendaftaran-haki/